JAKARTA | KILASMEDIANEWS – Tiga perkara pidana lingkungan hidup, kehutanan, dan konservasi sumber daya alam di Pengadilan Negeri (PN) Sintang berakhir dengan putusan bebas sepanjang Agustus 2026. Advokat sekaligus pengamat kebijakan hukum dan publik, Hario Setyo Wijanarko, SH.,CNSP., CCL, menilai pertimbangan hukum ketiga putusan itu perlu dijelaskan terbuka agar dapat dipahami, diuji, dan dipertanggung jawabkan.

Ketiga perkara tersebut tercatat dengan nomor 49/Pid.Sus-LH/2026/PN Stg, 50/Pid.Sus-LH/2026/PN Stg, dan 81/Pid.Sus-LH/2026/PN Stg. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sintang mengklasifikasikan perkara 49 dan 50 sebagai penebangan kayu, sedangkan perkara 81 sebagai konservasi sumber daya alam.

Perkara 50 menyangkut dakwaan mengangkut, menguasai atau memiliki 131 batang/keping kayu olahan rimba campuran dengan volume 13,32 meter kubik tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana telah diubah. Perkara 49 juga berkaitan dengan dugaan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah menurut Pasal 12 huruf e UU P3H.

Adapun perkara 81 berkaitan dengan dugaan menyimpan, memiliki, mengangkut dan/atau memperdagangkan bagian satwa dilindungi berupa sisik trenggiling. Terdakwa didakwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menurut jadwal resmi pengadilan, sidang pembacaan putusan perkara ini dijadwalkan pada 20 Agustus 2026. Putusan bebas adalah kewenangan hakim, tetapi bukan berarti tertutup dari penjelasan” Hario menegaskan bahwa putusan bebas merupakan kewenangan hakim setelah seluruh proses pembuktian di persidangan. “Kami menghormati independensi hakim. Namun, independensi tidak boleh dimaknai sebagai putusan yang tertutup dari penjelasan kepada publik,” ujarnya.

Menurutnya, perhatian publik muncul bukan semata karena terdakwa diputus bebas, melainkan karena tiga perkara pidana lingkungan hidup dan kehutanan dalam satu bulan sama-sama berakhir bebas, sementara persidangannya disebut diketuai oleh Wakil Ketua PN Sintang, jadi “Kondisi ini wajar memunculkan pertanyaan tentang bagaimana majelis menilai alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta pemenuhan unsur pidana dalam masing-masing perkara” kata Hario.

Ditempat terpisah, Ahli Pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr.Rahmat Saputra, SH.MH turut mengomentari ketiga putusan tersebut. Menurut Dr. Rahmat Publik berhak tahu alasan serta pertimbangan hakim didalam memberikan putusan tersebut Dan Ia menilai keterbukaan alasan hukum menjadi hal paling penting saat ini. Sejumlah pertanyaan, kata Dr. Rahmat, semestinya dapat dijawab melalui pertimbangan hukum dalam masing-masing putusan.

“Apakah ada persoalan pada rantai penguasaan barang bukti? Apakah keterangan saksi atau ahli dinilai tidak cukup? Atau ada unsur pasal yang menurut majelis tidak terbukti? Semua itu seharusnya terjawab dalam putusan,” ujarnya.

Dr. Rahmat menambahkan, perkara kehutanan dan perdagangan bagian satwa dilindungi tidak hanya menyangkut kepentingan individu terdakwa tetapi juga kepentingan negara dalam menjaga kelestarian hutan dan keaneka ragaman hayati dimanabdimensi ekologis dan risiko karhutla.

Selain itu Dr. Rahmat juga menyoroti dampak ekologis dari pembalakan kayu yang dimana persoalan penebangan tidak berhenti pada hilangnya potensi ekonomi dan rusaknya tutupan hutan.

Di Kalimantan yang setiap tahun menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan hutan akibat penebangan dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap karhutla” Hilangnya tutupan vegetasi, menumpuknya sisa tebangan dan terbukanya akses ke kawasan hutan membuat area lebih mudah terbakar, terutama saat musim kering dan risikonya makin serius jika kerusakan terjadi pada ekosistem gambut yang mengalami pengeringan,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Dr. Rahmat, penegakan hukum kehutanan tidak boleh dipandang semata sebagai penindakan atas pelanggaran administratif atau penguasaan kayu tanpa dokumen sah. “Penegakan hukum juga punya dimensi ekologis yang lebih luas, yakni menjaga fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana ekologis, termasuk karhutla,” tegasnya.

Desakan penjelasan dan evaluasi atas dasar itu, Dr. Rahmat mendorong PN Sintang memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar pertimbangan hukum dalam tiga putusan tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum yang menangani perkara mengevaluasi proses pembuktian, khususnya jika terdapat perbedaan signifikan antara fakta penyidikan, alat bukti yang diajukan di persidangan dan pertimbangan majelis hakim.

“Tiga perkara, tiga putusan bebas dalam satu bulan, dengan objek kayu dan satwa dilindungi, layak menjadi perhatian publik. Ini bukan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan memastikan setiap putusan dapat dipahami, diuji dan dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum,” pungkasnya.

Mengkritisi lebih dalam terkait dengan kejanggalan utama Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2026/PN Stg” Dr. Rahmat berpendapat bahwa bukan semata-mata terletak pada putusan bebasnya, tetapi pada konstruksi argumentasi yang be lum sepenuhnya menunjukkan hubungan yang koheren antara norma, fakta, alat bukti dan kesimpulan hukum. Pertimbangan hakim belum secara proporsional mengintegrasikan tujuan hukum konservasi, kepentingan ekologis, realitas sosial perdagangan satwa ilegal serta dimensi kelembagaan penegakan hukum ke dalam satu konstruksi ratio decidendi yang utuh, konsisten dan koheren.

Dengan kata lain, putusan telah menjawab “apakah alat bukti dapat digunakan”, tetapi belum sepenuhnya menjawab “mengapa setiap konsekuensi hukum dari cacat prosedur tersebut harus berlaku terhadap setiap alat bukti, bagaimana hubungan masing-masing alat bukti dengan unsur delik serta bagaimana nilai keadilan individual dan kepentingan ekologis ditempatkan secara seimbang dalam putusan”.

Ujar Ahli Pidana yang sering memberikan keterangan ahli di pengadilan.

Selain itu Dr. Rahmat juga berpendapat dalam Analisis Hukum pada Putusan Bebas No. 84/Pid.Sus-LH/2026/PN Stg

Yang pada Kesimpulan : majelis menilai pembuktian terlalu sempit dan mengabaikan pengakuan rinci Terdakwa yang sebenarnya memenuhi seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU 18/2013.

1. Unsur pidana sebenarnya terpenuhi

Setiap orang: terpenuhi (diakui majelis sendiri).

Dengan sengaja mengangkut/menguasai/memiliki hasil hutan kayu: Terdakwa mengaku membeli ±100 batang kayu belian di Ambalau, memuatnya menjadi nahkoda yang membawanya menuju Kapuas Hulu, mengaku sebagai pemilik dan berencana menjual kembali.

Hal seperti itu berarti sengaja sebagai maksud dan ketiga sub-unsur alternatif terpenuhi. Majelis sendiri menyatakan cukup satu sub-unsur terbukti, tetapi tetap menyatakan semuanya tidak terbukti. Padahal Terdakwa mengaku kayu tidak berdokumen. Unsur ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis.

2. Kekeliruan penalaran majelis

Pasal 189 ayat (4) KUHAP dipakai berlebihan. Pengakuan memang tidak cukup berdiri sendiri, tetapi tersedia alat bukti lain dalam berkas: keterangan saksi penangkap (Eko Budi Sampurno, Aris Pramono), berita acara pengukuran KLHK (2,1259 m³), serta barang bukti kapal dan kayu yang disita. Kesesuaian semuanya dapat membentuk petunjuk (Pasal 188).

Dalam hukum pembuktian yang kongkrit Majelis punya kewenangan aktif mencari kebenaran materiil, misalnya memerintahkan saksi dihadirkan paksa (Pasal 159–160 KUHAP) dan meminta barang bukti diperlihatkan (Pasal 181), tetapi tidak menggunakannya.

Standar pembuktian terlalu tinggi. Jenis, ukuran, dan volume pasti kayu bukan unsur delik. Yang dilarang adalah membawa hasil hutan kayu tanpa SKSHH, dan Terdakwa sendiri mengakui jenis (belian) dan jumlahnya (±100 batang).

Syarat “berasal dari kawasan hutan” tidak logis. SKSHH justru diwajibkan untuk membuktikan legalitas asal-usul kayu, membawa kayu ulin tanpa SKSHH itulah deliknya, dan beban menunjukkan dokumen ada pada pembawa, kontradiktif. Majelis menyebut jenis dan jumlah kayu “tidak diketahui”, padahal Terdakwa menyebutnya dan tidak membantah dakwaan” Jelasnya.

Dr. Rahmat menyampaikan bahwa hakim bebas didalam memutus suatu perkara sebagai bentuk independensi hakim namun selalu ingat bahwa bilamanahalnya dalam de facto dan de jure terdapat suatu rasio decidendi yang tidak sesuai dengan pembuktian dimuka sidang, disitulah letak dugaan kekeliruan hakim didalam memutus suatu perkara yangmenjadi dasar didalam menilai putusan keliru (error in judicando), kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), atau salah menerapkan hukum” Tutup nya

Ditempat terpisah Menanggapi putusan bebas tersebut, Agung Nur Haq Pemerhati lingkungan dan konservasi satwa liar sangat menyayangkan dan berharap agar majelis hakim memberikan penjelasan yang transparan dan rasional kepada publik terkait pertimbangan hukumnya.

“Vonis hakim memang bersifat mutlak dan patut kita hormati. Namun, publik juga memiliki hak untuk mengetahui alasan serta dasar pertimbangan di balik putusan bebas tersebut,” tegas Agung.

Sebagai pemerhati lingkungan dan satwa liar, Agung menyoroti tingginya aktivitas perdagangan sisik trenggiling di Kalimantan Barat yang masih sangat masif. Padahal, trenggiling merupakan spesies yang dilindungi penuh oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan trenggiling juga termasuk dalam red list International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai satwa dengan status Critically Endangered (terancam punah).

“Trenggiling adalah mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Di Kalimantan Barat sendiri, berdasarkan data yang kami himpun secara online dari beberapa pengungkapan kasus dari rentang 2022 hingga 2026 ada setidaknya 1,5 Ton sisik trenggiling yang berhasil diamankan oleh petugas. Menurut perhitungan Dirjen KSDAE untuk mendapatkan 1 Kg sisik trenggiling membutuhkan setidaknya 5 ekor trenggiling hidup yang artinya ada 7500 individu trenggiling yang dibantai. Ini masih mempertimbangkan hilangnya individu belum mempertimbangkan kehilanganfilsufuw trenggiling di alam secara ekologis, ekonomi, dan sosial budaya” ungkap Agung.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan sebuah ungkapan seorang filsufu hukum dari Brazil (Luiz, 1994) pernah berkata prinsip in dubio pro natura yaitu sebuah prinsip ketika penegak hukum menghadapi ketidakpastian ilmiah atau keraguan mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, keraguan tersebut tidak boleh dimenangkan oleh pihak yang berpotensi merusak alam.

“Mengingat status perlindungannya di Indonesia dan populasi trenggiling yang terus menyusut tajam, sudah seharusnya hukum kita berdiri untuk membela satwa yang menjadi korban kejahatan ekologis ini” pungkasnya. (Ril)

Artikel 3 Vonis bebas yang disidangkan oleh wakil Ketua PN Sintang dikritisi oleh Ahli Pidana, Praktisi Hukum & Pemerhati lingkungan dan konservasi satwa liar pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

BALANGAN, KILASMEDIANEWS – Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan jajaran Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kalimantan Selatan.

Rombongan dipimpin langsung oleh IPDA Sidik Aditya, S.H., selaku Panit IV Subdit Kamneg Ditintelkam Polda Kalimantan Selatan. Kehadiran tim disambut oleh Plt. Ketua Umum DAD Kalimantan Selatan, Mandan, S.Ag., M.M., didampingi Ketua DAD Kabupaten Balangan, Syahdi, S.Pd., M.M., beserta jajaran pengurus.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta membangun kemitraan strategis antara Polri dan lembaga adat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat.

Polda Kalimantan Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada DAD Kalimantan Selatan atas peran aktifnya dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut pihak kepolisian, kerja sama yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Plt. Ketua Umum DAD Kalimantan Selatan, Mandan, S.Ag., M.M., mengapresiasi kunjungan silaturahmi yang dilakukan Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, sinergi antara Polri dan lembaga adat merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari Tim Intelijen Polda Kalimantan Selatan. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa hubungan antara Polri dan lembaga adat terus terjalin dengan baik. Kami siap mendukung setiap langkah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan masyarakat di Kalimantan Selatan,” ujar Mandan.

Ia menegaskan, DAD Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis Polri melalui pendekatan adat, musyawarah, dan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.

“Kami percaya, apabila komunikasi dan kerja sama terus diperkuat, maka situasi yang aman dan damai akan tetap terjaga sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DAD Kabupaten Balangan, Syahdi, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran DAD di daerah untuk terus mempererat koordinasi dengan aparat kepolisian.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan daerah. DAD Kabupaten Balangan siap bersinergi dengan Polri melalui pendekatan adat, musyawarah, dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” kata Syahdi.

Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dan Polri dalam menjaga kerukunan serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.

“Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan Kabupaten Balangan dan Kalimantan Selatan yang aman, damai, serta kondusif,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan. (*)

Artikel Ketum DAD Kalsel Mandan Sambut Tim Intel Polda, Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

KOTABARU, KALSEL | KILASMEDIANEWS — Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotabaru, M. Yani, menyambut positif kunjungan Bupati Kotabaru H. Rusli ke stan pameran budaya Dayak di kawasan Wisata Siring Laut, Senin, 1 Juni 2026.

Kunjungan itu berlangsung di tengah rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke-76 yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Menurut M. Yani, kehadiran bupati menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat Dayak di Kotabaru.

“Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak Bupati yang menyempatkan diri singgah dan berdialog langsung di stan kami. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melestarikan budaya dan adat istiadat Dayak,” kata M. Yani.

Pria yang akrab disapa Amat itu menjelaskan, DAD Kotabaru menampilkan berbagai benda adat, pusaka budaya, serta pertunjukan tari tradisional dalam pameran tersebut. Penampilan itu, kata dia, merupakan upaya memperkenalkan sekaligus menjaga warisan budaya leluhur kepada masyarakat luas.

Menurut Amat, antusiasme yang ditunjukkan bupati memberi semangat bagi generasi muda Dayak untuk semakin percaya diri menampilkan identitas budayanya di ruang publik.

Ia menyebut momentum perayaan hari jadi daerah menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan keberagaman budaya yang hidup di Kotabaru.

“Ini pertama kalinya kami tampil secara penuh dengan menghadirkan tarian tradisional dan benda-benda pusaka adat pada peringatan hari jadi kabupaten. Kehadiran Bapak Bupati yang juga mengenakan pakaian adat Bugis menunjukkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Kami berharap dukungan terhadap pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata daerah terus berlanjut,” ujarnya.

Artikel Bupati Rusli Kunjungi Stan Dayak di Siring Laut, DAD Kotabaru: Jadi Motivasi Lestarikan Budaya pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

Kotabaru, Kalsel | KILASMEDIANEWS — Kabupaten Kotabaru mencatatkan sejarah baru dalam seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Untuk pertama kalinya, kabupaten berjuluk Bumi Saijaan ini berhasil meloloskan empat orang perwakilan sekaligus ke tingkat provinsi.

Keberhasilan ini melampaui pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Meski belum berhasil mengirimkan wakil ke tingkat pusat pada seleksi kali ini, capaian empat kursi di tingkat provinsi menjadi rekor baru yang membanggakan bagi masyarakat Kotabaru.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Kotabaru, Umar Yakub, S.T., yang mendampingi langsung para peserta selama proses seleksi, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh anak-anak asuhnya.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian bersejarah ini. Hasil ini tidak didapat begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan persiapan yang sangat ketat. Tentu saja, kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah yang selalu memfasilitasi pembekalan adik-adik melalui Kesbangpol,” ujar Umar dalam keterangannya.

Umar menambahkan bahwa sebelum bertolak ke lokasi seleksi, para peserta telah digembleng dengan berbagai materi penunjang secara intensif guna memastikan kesiapan mental dan fisik mereka.

“Mereka telah melewati pembekalan yang matang, mulai dari latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), psikotes, wawasan kebangsaan (PWK), tes intelegensia umum (TIU), hingga penggalian minat bakat agar mereka benar-benar siap bersaing di level provinsi,” pungkasnya.

Seleksi tingkat provinsi ini digelar pada 4 hingga 7 Mei 2026 di Kampus 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kepastian kelulusan para delegasi Kotabaru tersebut resmi diumumkan melalui surat keputusan tertanggal 13 Mei 2026.

Berikut adalah empat pelajar terbaik Kotabaru yang dinyatakan lolos ke tingkat Provinsi Kalsel 2026:

Kelompok Putri:

Rizka Ratu Aulia(MAN Kotabaru)

Nazwa Aquylla Dwi Hariyadi(SMAN 1 Kelumpang Hilir)

Kelompok Putra:

Aryadinata Al Barra’a Harrly (SMAN 2 Kotabaru)

Muhammad Rizki Fajar (SMAN 1 Kelumpang Hilir)

Dengan hasil ini, PPI bersama Kesbangpol Kotabaru berharap para pelajar yang terpilih dapat terus menjaga stamina, kedisiplinan, dan konsentrasi hingga hari pengukuhan dan penugasan resmi pada 17 Agustus mendatang. (*)

Artikel Berkat Pembekalan Matang, 4 Calon Paskibraka Kotabaru Ukir Sejarah di Provinsi pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

KOTABARU | KILASMEDIANEWS – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kotabaru bersama Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kotabaru menyalurkan  bantuan sembako kepada warga terdampak kebakaran di Desa Batuah. Kebakaran terjadi pada Rabu, 29 April 2026.

Ketua AMAN Kotabaru, Sahrianto, dan perwakilan AJMAN Kotabaru, Agus Surya, menyerahkan langsung bantuan tersebut. Kegiatan ini juga didampingi oleh OKK AMAN Kotabaru, Zaini Sukarni. Bantuan dari PW AMAN disalurkan melalui PD AMAN Kotabaru dan disaksikan oleh Kepala Desa Batuah, Lukman.

Ketua RT 003, Jayusman, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga kami. Ini sangat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah,” ujarnya.

Cayir juga menyampaikan rasa syukur.
“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada AMAN dan AJMAN. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang mengalami musibah,” ungkapnya.

Kepala Desa Batuah, Lukman, mengapresiasi kepedulian dan kecepatan tanggap para pihak.
“Atas nama pemerintah desa, kami mengucapkan terima kasih kepada AMAN dan AJMAN Kotabaru. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak,” tuturnya.

Kegiatan ini merupakan wujud solidaritas terhadap masyarakat adat yang tertimpa musibah sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. (AJMAN)

Artikel AMAN Kotabaru dan AJMAN Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Batuah pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

Kotabaru, Kalsel | kilasnusantara – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ajang silaturahmi bersama DAD Kabupaten Kotabaru sebagai upaya mempererat hubungan sekaligus memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat adat, belum lama tadi.

Kegiatan yang berlangsung santai dan penuh keakraban ini digelar di kediaman Ketua DPW FORDAYAK KALSEL, Yandi Kamitono. Suasana kekeluargaan begitu terasa, mencerminkan eratnya persaudaraan antarorganisasi masyarakat adat.

PLT Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Selatan, Mandan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk berbagi program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan ke depan, khususnya tahun 2026.

“Harapannya, DAD Kotabaru dapat terus menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam program pemberdayaan masyarakat adat. Kami juga berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan program-program masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya. Sabtu (5/4) kepada media ini.

Sementara itu, Ketua DAD Kabupaten Kotabaru, M. Yani, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi perhatian DAD Provinsi terhadap DAD kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Harapan kami, DAD Provinsi dapat terus berjalan sesuai harapan seluruh DAD kabupaten, termasuk Kotabaru, serta dapat terus berkolaborasi dalam menjaga dan menjalankan hukum adat di daerah,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW FORDAYAK KALSEL Yandi Kamitono, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sahrianto, serta jajaran pengurus DAD Kabupaten Kotabaru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar pengurus dan tokoh masyarakat adat. (MY)

Artikel DAD Kalsel dan Kotabaru Pererat Sinergi Lewat Silaturahmi pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

Kotabaru, Kalsel | KILASMEDIANEWS – Masyarakat Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru menggelar acara adat bewadai pada Rabu (1/4/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Buntar tersebut dimulai pukul 20.00 WITA Rabu malam (1/4) hingga kamis pagi hari pukul 07.00 WITA, dengan suasana penuh khidmat dan kebersamaan.

Acara dipimpin langsung oleh Durabil selaku balian (imam adat) setempat. Diketahui, Durabil juga merupakan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotabaru.

Bewadai digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas tanaman padi yang mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Pada fase ini, benih padi mulai keluar atau dalam istilah setempat disebut “padi mulai beampar”, yang menjadi tanda awal keberhasilan masa tanam.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 20 kandangan (undangan yang didoakan) dari berbagai dusun sekitar. Sepanjang malam, balian memimpin doa serta rangkaian ritual adat sebagai ungkapan terima kasih kepada alam dan leluhur atas kesuburan lahan pertanian.

Suasana berlangsung khusyuk, sarat nilai spiritual, serta penuh rasa syukur dan kebersamaan. Warga berharap melalui tradisi ini, hasil panen padi nantinya melimpah serta terhindar dari gangguan hama maupun bencana alam.

Tradisi bewadai sendiri merupakan warisan leluhur masyarakat Dayak di wilayah Kelumpang Hulu yang hingga kini masih terus dilestarikan, khususnya dalam siklus pertanian padi ladang. (MY)

Artikel Wakil Ketua DAD Pimpin Bewadai Syukur Padi di Bangkalaan Dayak, Berlangsung Khidmat pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

TANAH BUMBU, KALSEL >> KILASMEDIANEWS – 17 Maret 2026 – Memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) yang ke-27, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar peringatan di Desa Tamunih, Kecamatan Teluk Kepayang, pada Selasa, 17 Maret 2026. Mengusung tema nasional “Tangguh di tengah Krisis, Perkuat Solidaritas, Pulihkan Kedaulatan,” peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bagi masyarakat adat di Bumi Bersujud.

Peringatan HKMAN ke-27 di Desa Tamunih diisi dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengurus AMAN Tanah Bumbu dan komunitas masyarakat adat setempat dengan menggelar diskusi ringan mengenai perjalanan perjuangan masyarakat adat selama 27 tahun terakhir.

Puncak kegiatan ditandai dengan pembuatan video deklarasi bersama yang menyerukan penguatan implementasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024. Dalam video yang disebarluaskan dengan tagar #SahkanUndangUndangMasyarakatAdat tersebut, para pengurus AMAN Tanah Bumbu menyuarakan aspirasi mereka agar pengakuan hukum tidak hanya berhenti di tingkat daerah, tetapi juga mendapat payung hukum nasional yang kuat melalui pengesahan Undang-undang Masyarakat Adat.

Suasana kebersamaan semakin hangat ketika rangkaian acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antar pengurus AMAN Tanah Bumbu dan masyarakat adat Desa Tamunih. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas di bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Taufik Haderani, Ketua AMAN Kabupaten Tanah Bumbu, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat memasuki babak baru dengan adanya Perda Nomor 2 tahun 2024 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan Pemkab Tanah Bumbu pada 4 Juli 2024. Namun, ia mengingatkan bahwa pengakuan formal harus diikuti dengan perlindungan nyata atas wilayah dan hak-hak adat.

“Perjuangan ini tidak mudah, meskipun kita patut bersyukur karena Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Namun, pengakuan tersebut harus benar-benar diimplementasikan, terutama dalam hal pengelolaan wilayah adat. Kami berharap pemerintah daerah dan pusat terus bersinergi, termasuk mendorong pengesahan UNDANG-UNDANG Masyarakat Adat di tingkat nasional, agar kedaulatan masyarakat adat atas tanah, hutan, dan cara hidup kami benar-benar pulih,” ujar Taufik Haderani di sela-sela acara.

Peringatan HKMAN ke-27 di Desa Tamunih ini menjadi pengingat bahwa di usianya yang semakin matang, gerakan masyarakat adat terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan memperkuat solidaritas demi masa depan yang lebih berdaulat dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. (MY)

Artikel Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-27: AMAN Tanah Bumbu Suarakan Penguatan Masyarakat Adat di Desa Tamunih pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

Kotabaru, Kalsel >> Kilasmedianews — Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H tahun 2026, Polres Kotabaru melaksanakan pengecekan kapal penumpang di wilayah hukumnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (17/3/2026) pukul 11.00 Wita bertempat di Pelabuhan Pelindo III Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Pengecekan dipimpin oleh Wakapolres Kotabaru Kompol Andi Ahmad Bustanil, S.I.K., M.H., didampingi para Pejabat Utama Polres Kotabaru serta instansi terkait.

Adapun kapal yang dilakukan pengecekan yakni KM Sabuk Nusantara 93 yang dinakhodai oleh Kapten Aan, dengan jumlah ABK sebanyak 21 orang serta kapasitas maksimal 400 penumpang, dengan tujuan pelayaran menuju Majene, Sulawesi Barat.

Dalam pelaksanaannya, Polres Kotabaru melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kapal dan jalur laut yang akan dilalui para pemudik. Selain itu, kehadiran personel di kawasan pelabuhan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta memastikan keselamatan penumpang.

Petugas turut melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap ABK dan penumpang, serta memberikan imbauan secara humanis terkait pentingnya keselamatan selama pelayaran. Para penumpang diingatkan untuk selalu menggunakan alat keselamatan seperti life jacket serta mematuhi aturan yang berlaku di atas kapal.

Selain itu, dilakukan pula pengecekan kelengkapan dan kelaiklautan alat keselamatan kapal, di antaranya life jacket, liferaft, serta perangkat navigasi guna memastikan keselamatan dan kelancaran pelayaran.Red

Artikel Polres Kotabaru Laksanakan Pengecekan Kapal Penumpang Jelang Mudik Lebaran 1447 H pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.

KalSel Kotabaru,Kilasmedianews.com– Tokoh masyarakat adat Bangkalaan Dayak Durabil, menyambangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kotabaru pada Jumat, 13 Maret 2026. Kedatangan tokoh adat tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Bapak H. Eddy Cahyono, S.Pd., M.AP.

Pertemuan tersebut membahas pendataan dan legalitas Penghulu Adat (Pemuka Penghayat Kepercayaan) yang memiliki Surat Keputusan (SK) resmi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan data para pemuka adat yang nant3inya akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotabaru.

Rencananya, salinan SK tersebut akan diserahkan kepada Ibu Sri Mulyani, petugas di Disdukcapil Kotabaru yang menangani permasalahan pernikahan Umat Kepercayaan Kaharingan. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan surat perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam koordinasi lanjutan pada Senin, 16 Maret 2026, Bapak H. Eddy Cahyono, S.Pd., M.AP menerima pesan melalui WhatsApp yang berisi salinan Surat Pengantar Usulan Pemuka Penghayat Kepercayaan Kaharingan tertanggal 22 September 2023. Surat tersebut diterbitkan oleh Ketua DMP-MUKK-I, Bapak Sukirman. R. Dalam usulan tersebut, hanya satu orang yang diajukan atas nama IKIY untuk wilayah Kecamatan Kelumpang Hulu.

Menanggapi hal itu, Bapak H. Eddy Cahyono menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima SK dari Kementerian terkait usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Disdikbud Kotabaru tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK Pemuka Penghayat Kepercayaan.

“Kewenangan kami hanya sebatas memberikan surat pengantar ke Direktorat Kepercayaan di Jakarta. Nantinya, sertifikat penghayat akan diterbitkan langsung oleh direktorat tersebut berdasarkan usulan dari MUKKI Kalimantan Selatan,” ujar H. Eddy Cahyono.

Sebelumnya, pada Rabu, 11 Maret 2026, tokoh adat Durabil juga telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Kotabaru. Saat itu, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihak yang berhak menandatangani surat perkawinan bagi penghayat kepercayaan adalah pemuka penghayat yang telah memiliki SK resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memudahkan masyarakat Penghayat Kepercayaan Kaharingan walaupun perkawinan di kecamatan lain dan Penghulu adat beda kecamatan yang menandatangani Surat Perkawinan tersebut kami tetap melayani asalkan memilik SK dan masuk wilayah Kabupaten Kotabaru.

“Kami hanya memiliki SK atas nama DAKUI dengan Nomor 80/SKT-KMA/12/2023. Jika ada SK terbaru untuk penghulu adat di lima kecamatan kami memohon kepada Bapak Sukirman untuk menyerahkan salinan nya ke Disdukcapil, kemungkinan Bapak Sukirman lupa mengirimkannya ke kami,” jelas Ibu Sri Mulyani.

Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, proses administrasi dan legalitas pemuka adat penghayat kepercayaan di Kotabaru dapat segera terdata dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan, dapat berjalan lancar.

Artikel Tokoh Adat Desa Bangkalaan Dayak Durabil Koordinasikan SK Penghulu Adat dengan Disdikbud Kotabaru pertama kali tampil pada KilasMediaNews.com.